UU No 9 [Tahun] 2018 (Undang - Undang No 9 [Tahun] 2018)

Menurut UU No. 9 [Tahun] 2018 (Undang-Undang Nomor 9 [Tahun] 2018), Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya & hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan & hibah & dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan & belanja negara.

Menurut Pasal 2 UU No. 9 [Tahun] 2018 (Undang-Undang Nomor 9 [Tahun] 2018), Pengaturan PNBP bertujuan untuk: a) mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, & mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dai berkeadilan; b) mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan ralgrat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, & pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; & c) mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, & akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasal 3 UU No. 9 [Tahun] 2018 (Undang-Undang Nomor 9 [Tahun] 2018) adalah seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan & hibah. Adapun yang menjadi Subjek PNBP meliputi: a) orang pribadi; & b) Badan, dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, danf atau memiliki kaitan dengan objek PNBP.

Selanjutnya menurut Pasal 6 UU No. 9 [Tahun] 2018 (Undang-Undang Nomor 9 [Tahun] 2018), tarif atas jenis PNBP berbentuk: a) tarif spesifik; dan/atau b) tarif ad valorem. Adapun dasar pengenaan tariff PBNP adalah sebagai berikut:

1.    Tarif atas jenis pNBp yang berasal dari pemanfaatan sumber Daya Alam terdiri atas:

a. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; &

b. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan.

2.    Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pelayanan terdiri atas:

a. tarif Pelayanan dasar; &

b. tarif Pelayanan nondasar.

3.    Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan disusun dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan investasi Badan;

b. kondisi keuangan Badan;

c. operasional Badan; dan/atau

d. kebijakan Pemerintah.

4.    Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi &  terbaik, serta kebijakan pemerintah.

5.    Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Dana disusun dengan mempertimbangkan hasil & manfaat terbaik serta kebijakan pemerintah.

6.    Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya disusun dengan mempertimbangkan: a) dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, & sosial budaya; b) aspek keadilan; dan/atau c) kebijakan Pemerintah.

Selengkapnya silahkan download UU No. 9 [Tahun] 2018 ---disini---

Demikian informasi tentang UU No. 9 [Tahun] 2018 (Undang-Undang Nomor 9 [Tahun] 2018). Semoga bermanfaat, terima kasih.